Ditjen Pajak bisa intip data kartu kredit

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perbankan atau penerbit kartu kredit lainnya untuk melaporkan setiap data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. PMK mulai diberlakukan sejak ditetapkan pada 22 Maret 2016.
Dalam lampiran aturan tersebut tertulis bahwa bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data dari nasabah yang bersumber dari billing statement atau tagihan.
Di antaranya meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi dan pagu kredit.
Berikut ini daftar bank yang wajib melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah:
1. Pan Indonesia Bank
2. Bank ANZ Indonesia
3. Bank Bukopin
4. Bank Central Asia (BCA)
5. Bank CIMB Niaga
6. Bank Danamon
7. Bank MNC Internasional
8. Bank ICBC Indonesia
9. Bank Maybank Indonesia
10. Bank Mandiri
11. Bank Mega
12. Bank Negara Indonesia (BNI)
13. Bank OCBC Nisp
14. Bank Permata
15. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
16. Bank Sinarmas
17. Bank UOB Indonesia
18. Standard Chartered Bank
19. HSBC
20. Bank QNB Indonesia
21. Citibank NA
22. BNI Syariah
Penyampaian ini, pertama kali paling lambat 31 Mei 2016 baik secara elektronik (online) maupun langsung. Untuk ke depannya, maka data diserahkan setiap bulan pada akhir bulan berikutnya.

Kunjungi Link Youtube Kami:
https://youtu.be/k3UFnWRdjvU 

Kunjungi Situs Jasa  Kami(Jovindo Solusi Batam)


Anda sedang mencari konsultan pajak batam ?

Silahkan Hubungi Nomor Ini : 0811-7777-088 (Jovindo Solusi Batam)

Belum ada Komentar untuk "Ditjen Pajak bisa intip data kartu kredit"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel